PERTEMUAN PUSAT-DAERAH DALAM RANGKA FASILITASI IMPLEMENTASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PENYUSUNAN NSPK PENANAMAN MODAL.

Jumat, 12 November 2010

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan pertemuan yang melibatkan unsur pemerintah pusat dan daerah. Pertemuan untuk memfasilitasi terhadap implementasi urusan pemerintahan daerah dan penyusunan NSPK (norma, standar prosedur dan kriteria) bidang penanaman modal tersebut diadakan pada 10-12 November 2010 di Hotel Batavia, Jakarta. Tercatat beberapa lembaga pemerintahan  yang hadir:
  1. Pemerintah Pusat:
  2. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
  3. Pemerintah Daerah:
  4. KPMT Kota Sukabumi, BKPMD Provinsi Sumatera Barat, Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, KPM Kota Cirebon, BKPPMD Provinsi Jawa Barat, Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, BKMD Provinsi Sulawesi Selatan, Biro Otda & Kerja Sama Setda Provinsi Jawa Tengah, BPMP Kota Bandar Lampung, BPMPD Kepulauan Riau, Bappeda Kabupaten Brebes, BP2T Kota Tegal, Biro Pemerintahan Provinsi Bali, Biro Pemerintahan & Kependudukan Provinsi Sumatera Barat, serta Bagian Pemerintahan Kabupaten Subang.
Dalam rangka memecahkan beberapa persoalan yang masih menghambat dalam menjalankan kebijakan penanaman modal, seluruh peserta rapat sepakat merekomendasikan beberapa hal: 
  1. Kepala Daerah segera menindaklanjuti dan menjalankan Peraturan Kepala BKPM yang berkaitan dengan penyelenggaraan PTSP, penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
  2. Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan memiliki pandangan yang sama tentang PTSP dan konsisten menjalankan pelayanan penanaman modal secara terpadu satu pintu;
  3. Instansi teknis yang menangani  PTSP di daerah agar segera menyusun uraian tugas, fungsi serta menyediakan sarana, prasarana dan sumber daya manusia berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan penanaman modal di daerah, Pemerintah Daerah diharapkan dapat berkoordinasi yang lebih intens dengan Pemerintah Pusat, salah satunya dengan pembentukan forum PTSP nasional;
  5. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyediakan anggaran dalam rangka pelaksanaan PTSP dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal bersumber dari APBD serta mengupayakan dana dari APBN. FitriWeningtyas&GitaIndrawanti
READ MORE - PERTEMUAN PUSAT-DAERAH DALAM RANGKA FASILITASI IMPLEMENTASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PENYUSUNAN NSPK PENANAMAN MODAL.

Kamis, 04 November 2010


Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal menegaskan bahwa PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi (pemerintah) lainnya. Pendelegasian atau pelimpahan kewenangan tersebut berupa penyatuan kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang semula tersebar di berbagai lembaga atau instansi, selanjutnya diselenggarakan secara terpadu oleh Penyelenggara PTSP. Melalui penyatuan tersebut, maka Penyelenggara PTSP dapat memroses pengelolaan layanan perizinan dan non-perizinan yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen di dalam institusinya sendiri.
Keterpaduan penyelenggaraan layanan perizinan dan nonperizinan ditujukan agar  pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal dapat menghasilkan mutu Pelayanan Prima. Kualitas Pelayanan Prima diukur melalui indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan, dan kepastian hukum yang dimiliki pada setiap proses (kinerja) layanan PTSP.
Dalam rangka mencapai mutu Pelayanan Prima seperti yang digariskan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Bidang Penanaman Modal, terdapat kriteria minimal yang harus dimiliki oleh Penyelenggara PTSP. Hal tersebut meliputi:  
1. sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal;
2. tempat, sarana dan prasarana kerja, dan media informasi;
3. mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal yang  jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh Penanam Modal;
4.  layanan pengaduan (help desk) Penanam Modal; dan
5.  SPIPISE.
Dengan adanya batasan (ketentuan) minimal tersebut, dapat dikatakan bahwa kelima unsur  pendukung ketersediaan PTSP di Bidang Penanaman Modal merupakan standar layanan atau suatu kewajiban minimal yang harus tersedia di dalam sistem dan kinerja pelayanan penanaman modal yang diselenggarakan oleh seluruh PTSP di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, apabila sebuah Penyelenggara PTSP telah didukung ketersediaan 5 (lima) unsur tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai PTSP di Bidang Penanaman Modal.
READ MORE -

PERATURAN TERKAIT PTSP (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)

Himpunan peraturan yang terkait dengan keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (download) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (download);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (download);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (download);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (download) (download lampiran);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (download);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (download);
  7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (download);
  8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (download);
  9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 (download);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (download);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (download);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah (download);
  13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (download);
  14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (download);
  15. Peraturan Kepala Badabn Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (download) Sebagaimana Telah Diperbarui dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 (download);
  16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik -SPIPISE- (download);
  17. Surat Edara Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/Sj, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010, Nomor 12 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah (download);
  18. Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 464/A.1/2010 Tahun 2010 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (download);
  19. Surat Edaran Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal Di Daerah (download);
  20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman  Modal (download)  
  21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman  Modal Tahun Anggaran 2012 (download)
  22. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 570/3172/SJ Tanggal 19 Agustus 2011 Tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Kelembagaan PTSP di Daerah (download)
  23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota (download) FitriWeningtyas&GitaIndrawanti
READ MORE - PERATURAN TERKAIT PTSP (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)

FORUM DISKUSI PTSP (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)

Halaman ini dipersembahkan sebagai sarana diskusi terbuka mengenai segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Silakan tulis semua pendapat atau persoalan Anda pada kotak "Poskan Komentar" di bagian bawah halaman ini.

Setelah selesai menulis di dalam kotak "Poskan Komentar", silakan pilih identitas yang diinginkan.
Anda bisa saja tidak mencantumkan identitas pribadi dengan cara click "anonymous" pada "Beri Komentar Sebagai". Namun demikian kami tetap mempublikasikan tulisan tersebut jika diungkapkan secara argumentatif dan konstruktif. Akhirnya, click tombol "Poskan Komentar", maka tulisan Anda akan menjadi masalah bersama yang dapat dikomentari atau dijawab oleh siapa saja.

Namun demikian, kami tetap berharap Anda mencantumkan nama dan alamat email setiap akan memberikan komentar. Hal ini untuk mengurangi kesan bahwa (seolah-olah) kami merekayasa komentar tersebut. Lagi pula dengan mencantumkan nama dan alamat email, kami bisa menghubungi Anda jika membutuhkan informasi yang lebih lengkap dan detail.
Karena itu, selamat bergabung dengan FORUM DISKUSI PTSP NASIONAL. FitriWeningtyas&GitaIndrawanti
READ MORE - FORUM DISKUSI PTSP (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)

KIRIM PESAN (SURAT) KEPADA KAMI








FORM HUBUNGI KAMI
























READ MORE - KIRIM PESAN (SURAT) KEPADA KAMI

JAJAK PENDAPAT LKPM (LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL)

Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang sedang tahap pembangunan wajib menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) per triwulan. Sementara LKPM perusahaan PMA dan PMDN yang telah memperoleh izin usaha disampaikan per semester.



Untuk mengukur pandangan investor terhadap keberadaan LKPM serta perubahan frekwensi (periode) penyampaiannya, kami persilakan Anda untuk mengisi jajak pendapat berikut ini.

Survey Kepuasan Investor



Kualifikasi perusahaan Anda:*
Penanaman Modal Asing;
Penanaman Modal Dalam Negeri;
Kualifikasi bidang usaha Anda:*
Sektor primer;
Sektor sekunder;
Sektor tersier;
Sebagai sebuah laporan berkala mengenai

perkembangan kegiatan dan kendala yang dihadapi

perusahaan penanaman modal, apakah LKPM dapat

menjadi sarana yang tepat?
*
Sangat tepat;
Tepat;
Belum tentu;
Tidak tepat;
Sangat tidak tepat;
Frekwensi (periode) penyampaian LKPM, sebaiknya:*
Setiap bulan;
Per tiga bulan;
Per empat bulan;
Per semester;
Per sembilan bulan;
Per tahun;
Tergantung kebutuhan;
Hal apa saja yang membuat Anda merasa tidak nyaman

(kurang berkenan) dengan keberadaan LKPM?
*
Sulit diisi;
Terlalu banyak data yang harus diisi;
Banyak data (duplikasi) yang tidak perlu;
Tidak mudah dikirim (disampaikan);
Tidak ada insentif bagi perusahaan yang patuh;
Tidak ada sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh;
Kendala yang disampaikan tidak direspon;
Hanya buang waktu;
Tidak relevan dengan kinerja perusahaan;
Bisa diisi berdasarkan beberapa kondisi yang Anda

rasakan.
Apakah Anda mendukung LKPM bila dilakukan

penyempurnaan?
*
Sangat mendukung;
Mungkin saja;
Tidak yakin;
Kemungkinan tidak;
Sangat tidak mendukung apapun;
Hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait dengan

LKPM?

Ajukan usul (pendapat) yang dapat menyempurnakan

keberadaan LKPM dengan cara menulis di dalam kotak

jawaban di atas. Setelah selesai, click tombol

kirim di bawah ini. Dengan demikian berarti Anda

telah berpartisipasi dalam memberi masukan bagi

penyempurnaan iklim investasi Indonesia.
Powered byEMF PHP Form
READ MORE - JAJAK PENDAPAT LKPM (LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL)

KINERJA LAYANAN PTSP (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)


Pemerintah mendorong pendirian kantor PTSP untuk membantu investor memperoleh kemudahan layanan secara cepat. Kesederhanaan, keringanan dan kemudahan layanan yang diinginkan pemerintah terhadap keberadaan PTSP, termasuk dalam memberikan:
  1. Layanan semua jenis perizinan penanaman modal (termasuk penanaman modal dengan skema kerja sama Pemerintah atau pemerintah daerah dengan badan usaha) sampai investor dapat merealisasikan proyek investasinya;
  2. Layanan non-perizinan penanaman modal (termasuk penanaman modal dengan skema kerja sama Pemerintah atau pemerintah daerah dengan badan usaha) yang meliputi penerbitan rekomendasi, termasuk rekomendasi visa izin tinggal terbatas, pemberian fasilitas fiskal, insentif, kemudahan lainnya dan informasi penanaman modal;
  3. Layanan pengaduan masyarakat tentang hambatan pelayanan PTSP penanaman modal;
  4. Layanan kemudahan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, termasuk memberikan bantuan atau fasilitasi pelayanan perizinan dan non-perizinan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal.

Supaya seluruh PTSP nasional (provinsi,kabupaten dan kota) memiliki kinerja layanan yang terukur (mencapai tingkat kesempurnaan layanan tertentu), pemerintah memberikan kriteria sebagaimana tolok ukur yang telah ditetapkan. Standar kualifikasi perlu diberlakukan terhadap seluruh PTSP untuk memperoleh standar Nasional PTSP yang meliputi aspek sumber daya manusia, tempat, sarana dan prasarana, media informasi, mekanisme kerja yang efektif, layanan pengaduan serta keberadaan SPIPISE. Dengan kualifikasi tersebut, seluruh PTSP di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan memiliki standar minimal yang wajib dipenuhi yang tentunya selaras dengan tolok ukur yang telah ditetapkan Pemerintah.

Melalui standar kualifikasi yang ditetapkan, Pemerintah menjadikan PTSP memiliki 4 kategori kualifikasi, yakni Bintang 4, Bintang 3, Bintang 2 dan Bintang 1. Penyelenggara PTSP yang lembaganya tidak memenuhi standar kualifikasi yang telah ditetapkan Pemerintah tersebut, digolongkan sebagai PTSP Non-Penanaman Modal. Terhadap PTSP yang tidak memenuhi syarat sebagai PTSP Penanaman Modal, Pemerintah akan melakukan pembinaan secara intens.


PTSP tingkat provinsi berkualifikasi Bintang 4 memiliki kinerja layanan:
  1. Melayani perizinan dan non-perizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE;
  2. Menerima dan melaksanakan pelimpahan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang lebih luas dari kualifikasi Bintang 3 yang merupakan kewenangan Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala BKPM berdasarkan hak substitusi;

PTSP tingkat provinsi berperingkat Bintang 3 memiliki kinerja layanan:
  1. Melayani perizinan dan non-perizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE;
  2. Menerima dan melaksanakan pelimpahan urusan pemerintah di bidang penanaman modal tertentu yang merupakan kewenangan Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala BKPM berdasarkan hak substitusi;

PTSP tingkat provinsi berperingkat Bintang 2 memiliki kinerja layanan:
  1. Melayani perizinan dan non-perizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE;
  2. Menerima bimbingan pelaksanaan kewenangan pelayanan yang merupakan kewenangan Pemerintah dari Pemerintah;

PTSP tingkat provinsi berperingkat Bintang 1 memiliki kinerja layanan:
  1. Melayani perizinan dan non-perizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE;


PTSP tingkat kabupaten/kota yang berkualifikasi Bintang 4 memiliki kinerja layanan:
  1. Melayani perizinan dan non-perizinan yang sudah menjadi kewenangannya dengan berbasis SPIPISE;
  2. Menerima dan melaksanakan penugasan urusan pemerintah di bidang penanaman modal yang lebih luas dari kualifikasi bintang 3 yang merupakan kewenangan Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala BKPM berdasarkan hak substitusi;

PTSP tingkat kabupaten/kota berperingkat Bintang 3 memiliki kinerja layanan:
  1. Melayani perizinan dan non-perizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE;
  2. Menerima dan melaksanakan penugasan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal tertentu yang merupakan kewenangan Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala BKPM berdasarkan hak substitusi;

PTSP tingkat kabupaten/kota berperingkat Bintang 2 memiliki kinerja layanan:
  1. Melayani perizinan dan non-perizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE;
  2. Menerima bimbingan pelaksanaan kewenangan pelayanan yang merupakan kewenangan Pemerintah dari Pemerintah dan/atau pemerintah provinsi;

PTSP tingkat kabupaten/kota berperingkat Bintang 1 memiliki kinerja layanan:
  1. Melayani perizinan dan non-perizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE;

Sejalan dengan keberadaan PTSP Nasional serta kewenangan memproses perizinan, maka kewenangan melayani permohonan fasilitas fiskal dan non-fiskal juga mengikutinya. Penanam modal yang membutuhkan layanan fasilitas fiskal dan non-fiskal yang menjadi kewenangan Pemerintah dapat mengajukan ke PTSP BKPM. Kepada investor yang membutuhkan layanan insentif daerah dan kemudahan penanaman modal daerah lainnya dapat mengajukan ke PTSP yang berwenang di masing-masing daerah.

Dalam soal penyeragaman kinerja layanan, seluruh PTSP Nasional harus menggunakan mekanisme front office (FO) dan back office (BO). Investor juga berhak mengajukan permohonan perizinan dan non-perizinan penanaman modal secara manual maupun lewat SPIPISE ke seluruh PTSP Nasional sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Kinerja layanan PTSP Nasional menggunakan standar waktu pemrosesan. Layanan penerbitan perizinan dan non-perizinan harus mampu diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja. Waktu pemrosesan itu tentunya dimulai sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar. Namun jangka waktu penerbitan perizinan dan non-perizinan yang terkait dengan tata ruang, lingkungan hidup, keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.FitriWeningtyas&GitaIndrawanti
READ MORE - KINERJA LAYANAN PTSP (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)

ORGANISASI PENGUALIFIKASI PTSP (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)

Untuk memfasilitasi keberadaan dan kinerja instansi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Pemerintah Republik Indonesia membentuk Tim yang beranggotakan lintas lembaga pemerintah. Tim tersebut bertugas untuk menilai standar kualifikasi maupun menjaga kesinambungan kualitas layanan perizinan dan non-perizinan penanaman modal yang diselenggarakan oleh intansi PTSP di seluruh Indonesia.
  1. Tim Pertimbangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal (Tim Pertimbangan PTSP);
  2. Tim Penilai Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal (Tim Penilai PTSP);
  3. Tim Teknis Penilai Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal (Tim Teknis Penilai PTSP). FitriWeningtyas&GitaIndrawanti
     
Diolah: Gatot Subyargo Wijayadi
READ MORE - ORGANISASI PENGUALIFIKASI PTSP (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)

CARA BIJAK MENYELENGGARAKAN PTSP

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM) telah berulang kali menilai pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2010 dan tahun 2011 tersebut menyimpulkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota masih belum optimal dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperzinan penanaman modal (yang telah menjadi kewenangannya) secara terpadu satu pintu. BKPM adalah anggota TIM PERTIMBANGAN PTSP Penanaman Modal, TIM PENILAI PTSP Penanaman Modal dan TIM TEKNIS PENILAI PTSP Penanaman Modal. Selain itu, 24 instansi pemerintah di tingkat pusat, seperti Menteri Koordinator, Menteri, Setingkat Menteri serta Lembaga Pemerintah Non-Kementerian juga duduk bersama di dalam tim tersebut.


Pada pengukuran pelaksanaan PTSP tahun 2010, sekitar 1,54% PTSP berhak menyandang kualifikasi Bintang 3. Kualifikasi yang dilakukan terhadap 130 instansi penyelenggara PTSP provinsi serta kabupaten dan kota tersebut juga menyimpulkan bahwa hanya sekitar 23,84% PTSP yang memiliki kualifikasi Bintang 2. Yang cukup memprihatinkan, sekitar 23,84% PTSP pada saat itu masih berkategori Bintang 1, sementara sisanya, yakni sekitar 50,77%, masih berstatus Non-Penanaman Modal.

Pemerintah membentuk PTSP ketika pada 2006 merasa perlu mengeluarkan kebijakan khusus untuk memperkuat kelembagaan investasi. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi maupun bagi kegiatan usaha yang berskala besar. Hal tersebut kemudian dituangkan sebagai kewajiban bagi kepala daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendelegasikan kewenangannya bidang perizinan dan nonperizinan penanaman modal kepada PTSP. Karena itu, keseriusan kepala daerah dalam mendelegasikan kewenangannya tersebut adalah kunci pertama dalam menciptakan keberhasilan PTSP agar dapat berkategori sebagai PTSP Penanaman Modal.




Dari aspek peraturan perundang-undangan, kriteria Penanaman Modal juga dapat terjadi apabila penyelenggaraan PTSP dapat mematuhi kriteria minimal yang telah digariskan oleh pemerintah (yang menjadi tolok ukur), yakni:
  1. SDM  yang profesional dan memiliki kompetensi; 
  2. Sarana, prasarana dan media informasi yang memadai; 
  3. Mekanisme kerja yang jelas, transparan, mudah dipahami dan diakses; 
  4. Layanan pengaduan; 
  5. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE); 



    Oleh karena itu, kini kinerja terbaik penyelenggaraan PTSP di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi sangat tergantung dari komitmen kepala daerah dalam mematuhi tolok ukur tersebut. Gubernur, bupati maupun walikota dapat dengan mudah menampilkan penyelenggaraan PTSP yang berkualifikasi Bintang 4 asalkan mampu mengadopsi kelima tolok ukur tersebut ke dalam penyelenggaraan PTSP. Sehingga tingkatan kualifikasi Bintang 4, Bintang 3, Bintang 2 maupun Bintang 1 menjadi sangat dipengaruhi oleh tingkatan komitmen kepala daerah dalam mematuhi penyelenggaraan PTSP yang selaras dengan tolok ukur yang telah digariskan pemerintah.


    PTSP dengan kualifikasi tertinggi akan berdampak signifikan terhadap political will maupun good will suatu daerah. Alasannya, tingkatan kualifikasi akan sangat berpengaruh terhadap fokus suatu daerah, karena akan dianggap:
    1)    Pro-pelayanan publik;
    2)    Pro-good governance;
    3)    pro-masyarakat;
    4)    pro-pembangunan;
    5)    pro-ekonomi;
    6)    pro-bisnis, maupun;
    7)    pro-investasi.
    Bersamaan dengan itu, pemerintah (pusat) juga akan memberikan kepercayaan khusus, selaras dengan pencapaian kualifikasi PTSP yang diraih.


    Misalnya, dengan kualifikasi tertinggi Bintang 4, sang kepala daerah akan dianggap mampu untuk menerima dan melaksanakan penugasan urusan pemerintah (pusat) di bidang penanaman modal. Di samping itu, penyelenggaraan PTSP di daerah tersebut tetap dipersilakan menyelenggarakan urusan pelayanan penanaman modal yang telah menjadi kewenangannya. 

    Hak PTSP yang berkualifikasi Bintang 3 akan sedikit berkurang, karena sang kepala daerah hanya dianggap mampu untuk ditugasi urusan pemerintah (pusat) di bidang penanaman modal yang tidak seleluasa Bintang 4. Namun demikian dengan kualifikasi Bintang 3, PTSP di daerah tersebut tetap dianggap sebagai PTSP Penanaman Modal dan tetap berhak menyelenggarakan urusan pelayanan penanaman modal yang telah menjadi kewenangannya.

    PTSP yang berkualifikasi Bintang 2 maupun Bintang 1 hampir memiliki kondisi yang serupa. Mereka tetap dianggap sebagai PTSP Penanaman Modal dan berhak menyelenggarakan urusan pelayanan penanaman modal yang telah menjadi kewenangannya dengan menggunakan SIPISE. Perbedaannya, PTSP yang berkualifikasi Bintang 2 lebih dipersiapkan sedemikian rupa oleh pemerintah (pusat) agar dapat melaksanakan kewenangan pelayanan penanaman modal yang menjadi urusan tingkat pemerintahan di atasnya.  Dengan PTSP pada kondisi tersebut, kepala kepala daerah belum dianggap mampu untuk menerima penugasan layanan penanaman modal yang dimiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia untuk diselenggarakan di daerah tersebut.

     
    Pada 2011, fenomena pemerintah daerah yang belum optimal dalam merumuskan peyelenggaraan PTSP masih terus berlangsung. Dalam penilaian dan verifikasi terhadap 265 PTSP kabupaten dan kota, tidak ada satupun PTSP yang berkategori Bintang 4 maupun Bintang 3. Hasil kualifikasi PTSP Penanaman Modal pada 2011 tersebut menyimpulkan bahwa 10,57% PTSP berkategori Bintang 2, dan sebanyak 17,74%  PTSP berstatus Bintang 1. Lainnya, sebanyak 71,7%  masih menyandang sebagai PTSP Non-Penanaman Modal.

    Lagi-lagi, fenomena tersebut mengesankan bahwa masih banyak kinerja pemerintahan daerah yang belum mampu merumuskan penyelenggaraan PTSP yang segaris dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP Di Bidang Penanaman Modal. Sejatinya hal tersebut tidak perlu terjadi, karena sudah saatnya masyarakat dan pelaku usaha menerima konsep layanan publik yang selaras dengan kaidah tata kelola pemerintahan yang baik dan tentunya sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


    Penyelenggaraan PTSP yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini adalah apabila dapat memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut:

    A. KELEMBAGAAN
    PTSP berada di bawah naungan organisasi perangkat daerah pada perumpunan urusan di bidang penanaman modal yang diwadahi dalam bentuk badan atau kantor. Di tingkat provinsi, definisi itu disebut Perangkat Daerah Provinsi Penanaman Modal (PDPPM), sedangkan di tingkat kabupaten/kota disebut sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal (PDKPM). 



    B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
    PDPPM maupun PDKPM memiliki fungsi utama untuk mengoordinasi bidang penanaman modal (sesuai tingkatan) di daerah. Karena fungsi “koordinasi” tersebut, maka bentuk wadah ideal yang menanganinya adalah “badan”, sehingga nomenkelatur bagi:
    ·   PDPPM adalah: Badan Penanaman Modal Provinsi ………(isi sesuai nama provinsi);
    ·   PDKPM adalah: Badan Penanaman Modal Kabupaten ……….(isi sesuai nama kabupaten) atau Badan Penanaman Modal Kota ……… (isi sesuai nama kota)


    Tugas, pokok dan fungsi PDPPM maupun PDKPM adalah:
    1) Mengoordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal;
    2) Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
    3) Memberikan insentif daerah serta kemudahan pelayanan penanaman modal;
    4) Membuat peta penanaman modal;
    5) Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal dengan memberdayakan badan usaha;
    6) Mempromosikan penanaman modal;
    7) Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal seperti kemitraan, peningkatan daya saing, penciptaan persaingan usaha sehat, penyebaran informasi penyelenggaraan penanaman modal;
    8) Membantu penyelesaian hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi investor;


    Dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, kini PTSP merupakan salah satu fungsi (peran) Badan Penanaman Modal Provinsi maupun Badan Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang sedikitnya terdiri dari:
    1. Bidang Kebijakan Penanaman Modal;
    2. Bidang Promosi Penanaman Modal;
    3. Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
    4. Bidang Pengendalian dan Pelaksanan Penanaman Modal.


    Sehingga letak dan posisi PTSP berada pada “Bidang Pelayanan Penanaman Modal” yang memiliki ruang lingkup layanan:
    ·   Pelayanan semua jenis perizinan penanaman modal untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal;
    ·   Pelayanan semua jenis nonperizinan penanaman modal untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal;
    ·   Pelayanan pengaduan kinerja penyelenggaraan layanan PTSP;
    ·   Pelayanan kemudahan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, bantuan dan fasilitasi layanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal; 



    C. PENDELEGASIAN
    PTSP yang berada di bawah naungan Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi, Kabupaten maupun Kota memiliki kewenangan yang cukup luas dalam melayani bidang perizinan dan non-perizinan penanaman modal. Hal tersebut karena kepala BPM memperoleh pendelegasian seluruh perizinan dan nonperizinan yang ada di daerahnya.  Selanjutnya berdasarkan pendelegasian yang dterima dari kepala daerahnya tersebut, kepala BPM akan menyelenggarakan proses layanannya dari mulai tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen di PTSP yang terletak pada Bidang Pelayanan Penanaman Modal.


    Dengan terjadinya pendelegasian tersebut, sesungguhnya kepala BPM menjadi mewakili (merepresentasikan) penyelenggaraan layanan perizinan dan nonperizinan yang semula dilayani secara tersebar oleh perangkat daerah berbeda menjadi secara terpadu satu pintu. Bidang-bidang perizinan dan nonperizinan yang terkait dengan penanaman modal yang (semula tersebar dilayani oleh perangkat daerah berbeda) kini  menjadi berada di bawah kendali (tanggung jawab) kepala BPM, meliputi:
    ·  Bidang pendidikan;
    ·  Bidang kesehatan;
    ·  Bidang pekerjaan umum;
    ·  Bidang penataan ruang;
    ·  Bidang perhubungan;
    ·  Bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
    ·  Bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
    ·  Bidang sosial;
    ·  Bidang pertanahan;
    ·  Bidang lingkungan hidup;
    ·  Bidang kebudayaan dan pariwisata;
    ·  Bidang komunikasi dan informatika;
    ·  Bidang pertanian dan ketahanan pangan;
    ·  Bidang kehutanan;
    ·  Bidang energi sumber daya mineral;
    ·  Bidang perindustrian;
    ·  Bidang perdagangan;
    ·  Bidang kelautan dan perikanan;


    D. LAYANAN
    Penyelenggaraan PTSP harus memenuhi aspek penyelenggaraan pelayanan publik minimal, yakni:
    ·   Pelaksanaan pelayanan;
    ·   Pengelolaan pengaduan masyarakat;
    ·   Pengelolaan informasi;
    ·   Pengawasan internal;
    ·   Penyuluhan kepada masyarakat;
    ·   Pelayanan konsultasi;

    Dengan kondisi tersebut, di dalam PTSP terdapat bidang tugas yang antara lain meliputi: helpdesk, front office, back office, teknologi informasi, kearsipan, penata usahaan dan sebagainya. Keseluruhan bidang tugas tersebut akan saling bersinergi dalam rangka menampilkan kinerja layanan yang meliputi:
    1.  Pelayanan Perizinan, antara lain:
    ·  Pendaftaran Penanaman Modal;
    ·  Izin Prinsip Penanaman Modal;
    ·  Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
    ·  Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
    ·  Izin Usaha;
    ·  Izin Usaha Perluasan;
    ·  Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
    ·  Izin Usaha Perubahan;
    ·  Izin Lokasi;
    ·  Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
    ·  Izin Mendirikan Bangunan;
    ·  Izin Gangguan (Undang-Undang Gangguan/HO);
    ·  Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
    ·  Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    ·  Hak atas tanah;
    ·  Dan izin lainnya.
    2.  Pelayanan Non-Perizinan, antara lain:
    ·  Fasilitas bea masuk atas impor mesin;
    ·  Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
    ·  Usulan mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan;
    ·  Angka Pengenal Impor Produsen (API-P);
    ·  Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
    ·  Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01);
    ·  Izin Mengerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
    ·  Insentif daerah;
    ·  Layanan informasi dan pengaduan;
    ·  Dan nonperizinan lainnya.


    E. SDM
    Sumber Daya Manusia (SDM) adalah komponen penting PTSP karena termasuk sebagai standar nasional karena menjadi tolok ukur penyelenggaraan PTSP. Standar Nasional PTSP adalah kriteria minimal tentang sistem dan kinerja pelayanan penanaman modal yang diselenggarakan oleh Penyelenggara PTSP di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Oleh karena itu, SDM penyelenggara PTSP harus  memiliki kompetensi sebagai berikut:
    1. Pengetahuan PTSP Penanaman Modal Tingkat Pertama;
    2. Pengetahuan PTSP Penanaman Modal Tingkat Lanjutan;
    3. Pengetahuan PTSP Penanaman Modal Sektoral;
    4. Kompetensi PTSP Penanaman Modal;

    Namun demikian, kompetensi SDM daerah yang terlibat di dalam penyelenggaraan PTSP di daerah juga sangat tergantung dari konsep dan strategi manpower planning yang diterapkan oleh perangkat daerah yang menangani bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh perangkat daerah bidang kepegawaian dan Diklat tersebut akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter, motivasi, prestasi dan kompetensi SDM daerah yang ditempatkan ke dalam lingkungan organisasi PTSP. Oleh karena itu, penentuan dan penetapan prasyarat pendidikan formal, pendidikan non-formal, pengalaman kerja serta penerapan strategi pengembangan kepegawaian yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi penyelenggaraan PTSP akan sangat berpengaruh terhadap kinerja layanan PTSP secara signifikan.   


    F. SARANA DAN PRASARANA
    Karena menjadi komponen penting PTSP, maka penyelenggaraan PTSP perlu didukung sarana, antara lain: komputer, jaringan internet, telepon/faksimili, mesin pengganda dokumen dan printer. Dukungan prasarana, antara lain: gedung atau ruang kantor yang antara lain memiliki: ruang tunggu, ruang help desk, ruang layanan, ruang pemrosesan dan ruang arsip. Selanjutnya dukungan media informasi antara lain dapat berupa tanda (arah) lokasi kantor, papan nama kantor, penunjuk (panduan) layanan serta leaflet (brosur) jenis layanan. Selanjutnya terkait dengan sarana teknologi informasi, penyelenggara PTSP dapat menampilkan aplikasi layanan lanjutan untuk mendukung layanan setelah aplikasi permohonan penanaman modal selesai diproses dengan SPIPISE.


    G. MEKANISME KERJA
    Sebagai Standar Nasional PTSP, mekanisme kerja yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan PTSP berupa kebutuhan prosedur, tata cara maupun sistem penyelenggaraan (kinerja) yang dilakukan PTSP. Dari aspek penerima layanan, standard operating procedures yang mewakili setiap jenis layanan perizinan dan nonperizinan tersebut menjadi sangat dibutuhkan karena merefleksikan mekanisme kerja PTSP dalam memproses setiap layanan yang dimiliki. Transparansi yang diperlukan dalam mekanisme kerja PTSP tersebut menjadi sangat krusial, sehingga seluruh mekanisme kerja harus dipublikasikan secara terbuka dan kontinyu, baik melalui media cetak maupun media elektronik.


    H. HELPDESK
    Sebagai bukti tanggung jawab bagi penyelengara PTSP, helpdesk (Bantuan Layanan yang bertugas membantu penerima layanan dalam menjalani prosedur/birokrasi layanan, serta menangani pengaduan, saran dan masukan yang terkait dengan kinerja layanan) menjadi Standar Nasional PTSP. Selain wajib menyediakan petugas helpdesk, penyelenggaraan PTSP juga harus memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah, aduan, gugatan maupun komplain yang diajukan penerima layanan terkait dengan kinerja layanan yang diterima. Sehubungan dengan itu, PTSP harus merumuskan mekanisme pengaduan, menyediakan formulir pengaduan, menempatkan kotak saran serta memberikan janji tegas terhadap tenggat waktu jawaban dari aduan maupun komplain yang diterima.




    I.  SPIPISE
    Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik juga menjadi Standar Nasional PTSP. SPIPISE yang mendukung penyelenggaraan PTSP meliputi:
    1) Sistem otomasi elektronik penyelenggaraan PTSP yang meliputi aplikasi otomasi proses kerja atau business process;
    2) Informasi penanaman modal yang meliputi:
    ·  potensi dan peluang penanaman modal;
    ·  daftar bidang usaha atau Daftar Negatif Investasi;
    · jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelurusan posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu pelayanan;
    ·  tata cara layanan pengaduan penanaman modal;
    ·  peraturan perundang-undangan penanaman modal;
    ·  informasi dokumen elektronik;
    ·  jejak dan status kegiatan penanaman modal berdasarkan hak akses.

    Karena merupakan sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal, SPIPISE menjadi sebuah aplikasi yang ditujukan dalam pemrosesan layanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal. Sehingga terhadap bidang penanaman modal yang diajukan oleh investor baik dalam skala usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, SPIPISE adalah sarana yang pertama kali dipergunakan dalam memproses permohonan dari investor yang kemudian dapat diikuti oleh pemrosesan birokrasi (prosedur) berikutnya sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan di daerah (karena sesuai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah).


    Sejatinya seperti itulah prinsip pokok yang mesti ditaati pemerintah daerah dalam menyelenggarakan PTSP, yang tentunya selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Sehingga jika memahami faktor-faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan PTSP tersebut dengan baik, kini harapannya terletak kepada gubernur, bupati maupun walikota agar memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan itu semua.

    (catatan: tulisan ini akan terus disempurnakan selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta komentar dan pertanyaan yang diterima)
    READ MORE - CARA BIJAK MENYELENGGARAKAN PTSP

     
     

    Roam to Rome Blog- Moving to Italy, Travel, Studying in Italy.