FORUM DISKUSI PTSP (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)

Kamis, 04 November 2010

Halaman ini dipersembahkan sebagai sarana diskusi terbuka mengenai segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Silakan tulis semua pendapat atau persoalan Anda pada kotak "Poskan Komentar" di bagian bawah halaman ini.

Setelah selesai menulis di dalam kotak "Poskan Komentar", silakan pilih identitas yang diinginkan.
Anda bisa saja tidak mencantumkan identitas pribadi dengan cara click "anonymous" pada "Beri Komentar Sebagai". Namun demikian kami tetap mempublikasikan tulisan tersebut jika diungkapkan secara argumentatif dan konstruktif. Akhirnya, click tombol "Poskan Komentar", maka tulisan Anda akan menjadi masalah bersama yang dapat dikomentari atau dijawab oleh siapa saja.

Namun demikian, kami tetap berharap Anda mencantumkan nama dan alamat email setiap akan memberikan komentar. Hal ini untuk mengurangi kesan bahwa (seolah-olah) kami merekayasa komentar tersebut. Lagi pula dengan mencantumkan nama dan alamat email, kami bisa menghubungi Anda jika membutuhkan informasi yang lebih lengkap dan detail.
Karena itu, selamat bergabung dengan FORUM DISKUSI PTSP NASIONAL. FitriWeningtyas&GitaIndrawanti

9 komentar:

Anonim mengatakan...

Cobalah bantu kami di daerah-daerah untuk mendudukkan secara proporsional antara aturan Pasal 74 PP. No. 41/2007 dg Permendagri Nomor 20/2008.
Menurut pandangan Saya, Permendagri Nomor 20/2008 sebagai "follow-up" Pasal 47 PP 41/2007 telah mengubah "filosofi" dan hakikat "Pelayanan Perizinan Terpadu" menjadi "Sentralisasi Pelayanan Perizinan".
Untuk jelasnya, pelajari dan dalami setiap Pasal dalam Permendagri tersebut.
Belum lagi apabila dikaitkan dengan Perpres No. 27/2009. Sangat membingungkan dan "saling bertabrakan"...
Itulah "cacat bawaan" Permendagri Nomor 20/2008, yang menempatkan "perizinan" hanya sebatas persoalan administratif(-si); dan menjadikan "perizinan" sebagai SUATU URUSAN yang HARUS ditangani oleh HANYA SATU LEMBAGA/BADAN atau KEPALA.
Dalam pandangan Saya, Pelayanan Terpadu yang sejati dan tidak menabrak SISTEM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA adalah sebagaimana yang dikembangkan dan dipraktikkan oleh SAMSAT (unsur-unsur Polri, Jasa Raharja dan DISPENDA).
Terima kasih....!!!

rhesya_s25@yahoo.com

Anonim mengatakan...

Beberapa daerah mengalami kendala membentuk lembaga PDKPM dan PDPPM yg melaksanakan fungsi PTSP penanaman modal karena pertanyaan yg selalu muncul wkt pembahasan di DPRD adalah berapa besar kontribusi PTSP atas APBD. Menjawab pertanyaan ini perlu dijelaskan bahwa kontribusinya sangat besar sekali contoh : bila terjadi investasi perkebunan sawit didaerah akan ada orang bekerja dikebun katakalah 50 org perhari bila mereka digaji 1 juta/bulan berarti ada pendapatan masyarakat 1 thn 600 juta (50x1jtx12bln) ditambah lagi efek ganda kegiatan ekonomi, transportasi, perdagangan. Jadi besarnya kontribusi pembangunan daerah besar sekali melebihi konstribusi terhadap APBD katalah 100 jt/tahun

firdaus_ab@yahoo.com

Anonim mengatakan...

Kepala BKPM mengeluarkan SE No.2/2011 yang mengingatka kepada Provinsi/Kab/Kota tentang batas waktu pembentukan PTSP didaerah pada tanggal 23 Juni 2011 sebagaimana diatur dlm Perka BKPM No.12/2010 berdasarkan Perpres No.27/2010. Artinya tmt 23 Juni 2011 BKPM tidak lagi mengeluarkan Izin PMDN dan harus dilakukan didaerah. Bagi daerah inilah saatnya memberikan pelayanan terbaik bagi investor pmdn karena permohonan pmdn disampaikan di PTSP daerah, diproses dan dikeluarkan didaerah.Apabila daerah belum siap maka harus melaporkan ke BKPM atas ketidak siapannya sehingga pelayanan PMDN masih dilakukan di BKPM sampai daerah ybs siap. Kesempatan, Peluang dan tantangan bagi daerah dibidang pelayanan " do yours best"

firdaus_ab@yahoo.com

Anonim mengatakan...

Penyatuan perizinan dalam suatu SOPD khusus (KPPT dan sebutan lainnya), memang sudah menjadi tuntutan zaman saat ini, dan dukungan aturan perundangan untuk mensukseskan hal tersebut sudah banyak di prepare atau disiapkan oleh Pemerintah... Implementasi dilapangan,...peluang ini dimanfaatkan juga oleh segelintir orang2x yang mempunyai jiwa sebagai pakang atau percaloaan...mereka minta biaya yang cukup besar bagi investor yang akan mengurus perizinan, sementara UU no 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, telah membebaskan beberapa item retribusi tersebut....nah masalah ini menjadi kendala bagi kita semua (Khususnya KPPT)... Nah solusi yang cukup jitu menurut saya adalah....mengharuskan kepada pemilik izin atau investor untuk berfoto langsung di tempat (KPPT) atau mengurus secara langsung perizinanya...pada saat itu kita sosialisasikan juga tentang tingginya kepedulian pemerintah terhadap kemudahan proses perizinan dan kemudahan dalam biaya perizinan tersebut... untuk sekedar perbandingan saja kenapa para pengurus SIM (surat Izin mengemudi) mau datang sendiri ngurus SIM nya dan foto langsung lagi di Kantor Polisi??....kenapa untuk perizinan Investasi ini mereka cuek??? padahal izin yang akan dikeluarkan dapat menghasilkan uang dan kesejahteraanya pada masa yang akan datang... dan saya telah coba hal ini dan insyaallah percaloan sudah mulai berkurang.... atau ada saran dan cara yang lebih baik dari sodara2x KPPT ku se Indonesia?...Mokasih

zedinovu@yahoo.com
(KPPT Kota Payakumbuh Sumbar)

Anonim mengatakan...

PTSP BPPTPM Majalengka termasuk klasifikasi bintang berapa, kriteria nya apa dan mengapa belum terdaftar di forum PTSP?
Trim's

Anonim mengatakan...

mohon informasi dan site download mengenai SE Mendagri nomor 500/1191/V/Bangda Tanggal 8 Juni 2009 Tentang Penyempurnaan Panduan Nasional Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kami sangat memerlukan untuk peningkatan pelayanan perijinan di kantor kami

I just want to emphasize the good work on this , has excellent views and a clear vision of what you are looking for…

Anonim mengatakan...

Surat Edaran Bersama Nomor 570/3727A/SJ, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010, serta Nomor 12 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Gemawan Fauzi, EE Mangindaan dan Gita Irawan Wirjawan menurut hemat kami SE tersebut masih bersifat politis semata karena tidak memiliki kekuatan hukum yang yang memaksa dan kredibel bagi kepala daerah di era otonomi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah. Hakekat dan filosofi satu pintu tidak sulit untuk direalisasikan namun semua kembali kepada komitmen kepala daerah yang sampai saat ini tidak bisa dikonsolidasikan oleh pemerintah pusat agar memiliki persepsi yang sama dalam memajukan perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja dari sektor investasi dan multiplier effect nya serta pelayanan izin dasar langsung kepada masyarakat di PTSP kab/kota perlu disikapi dgn lebih keras dan bijak oleh pemerintah pusat yg mengeluarkan SE Bersama tsb. Pelimpahan izin penanaman modal ke PTSP sesuai SE bersama tiga menteri dimaksud maupun penyatuan nomenklatur PTSP dengan penanaman modal bukanlah masalah di kab/kota karena sebelumnya lembaga penanaman modal di kab/kota rata rata hampir belum ada di seluruh indonesia, dan masih menyangkut di SKPD sbg Seksi atau Bidang di SKPD yg menangani penanaman modal yi sebelumnya ada yg di bappeda, dinas perindag, bagian perekonomian dsb, hal tsb berbeda dgn masalah penyatuan nomenklatur ataupun pelimpahan izin penanaman modal sesuai SEB 3(tiga) menteri tsb di provinsi yang sejak jaman bahuela sudah memiliki BKPMD (meski sdh bbrp kali berganti nama lembaga pada nomenklaturnya, meski yang terakhir sesuai pp41 adalah Badan Penanaman Modal dan bukan Badan Koordinasi Penanaman Modal lagi..apakah badan yang tidak memiliki nomenklatur koordinasi bisa mengkoordinasikan perizinan satu pintu..mohon masukan Bapak/Ibu? bukankah Permendagri No. 24/2006 dan No. 20/2008 yang dikeluarkan dgn ruh inpres no.3 tahun 2006 ttg kebijakan investasi serta perpres 27 tahun 2009 yg mengacu kepada UU No.25/2007 adalah milik kita bersama? miliki seluruh rakyat indonesia..red). Namun sst yang baik yang dilakukan oleh Kemendagri yg scr aktif dan proaktif yi mampu memaksa daerah utk segera membentuk PTSP dgn sanksi akan memotong DAU daerah yg tidak membentuk PTSP patut diacungi dua jempol, serta surat edaran No.500/1191/V/BANGDA tgl 8 Juni 2009 ttg penyempurnaan panduan nasional ttg Pedoman Penyelenggaraan PTSP yg mengamanatkan peran aktif pemerintah provinsi yg sangat strategis dan signifikan dalam hal pembinaan PTSP Kab/Kota melalui pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan kewen tsb harus dibedakan dgn kewenangan provinsi dalam menangani perizinan sesuai PP38/2007 . Kita juga harus dan sgt perlu mengapresiasi BKPM yg melesat sgt cepat mempersiapkan bangsa ini utk menghadapi tantangan era global dan siap go international.. KemenPAN & RB ditunggu gebrakannya bagi kepala kepala daerah. How to make smile easy @PTSP

titiek_bppt@yahoo.com

Anonim mengatakan...

mohon petunjuk untuk dapat bergabung dan posting kegiatan kami di forum ini, karena sampai saat ini kami belum dapat bergabung untuk mempublikasikan kegiatan kami di sulawesi tengah

Poskan Komentar

 
 

Roam to Rome Blog- Moving to Italy, Travel, Studying in Italy.