FORUM DISKUSI PTSP (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)

Kamis, 04 November 2010

Halaman ini dipersembahkan sebagai sarana diskusi terbuka mengenai segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Silakan tulis semua pendapat atau persoalan Anda pada kotak "Poskan Komentar" di bagian bawah halaman ini.

Setelah selesai menulis di dalam kotak "Poskan Komentar", silakan pilih identitas yang diinginkan.
Anda bisa saja tidak mencantumkan identitas pribadi dengan cara click "anonymous" pada "Beri Komentar Sebagai". Namun demikian kami tetap mempublikasikan tulisan tersebut jika diungkapkan secara argumentatif dan konstruktif. Akhirnya, click tombol "Poskan Komentar", maka tulisan Anda akan menjadi masalah bersama yang dapat dikomentari atau dijawab oleh siapa saja.

Namun demikian, kami tetap berharap Anda mencantumkan nama dan alamat email setiap akan memberikan komentar. Hal ini untuk mengurangi kesan bahwa (seolah-olah) kami merekayasa komentar tersebut. Lagi pula dengan mencantumkan nama dan alamat email, kami bisa menghubungi Anda jika membutuhkan informasi yang lebih lengkap dan detail.
Karena itu, selamat bergabung dengan FORUM DISKUSI PTSP NASIONAL. FitriWeningtyas&GitaIndrawanti

10 komentar:

Anonim mengatakan...

Cobalah bantu kami di daerah-daerah untuk mendudukkan secara proporsional antara aturan Pasal 74 PP. No. 41/2007 dg Permendagri Nomor 20/2008.
Menurut pandangan Saya, Permendagri Nomor 20/2008 sebagai "follow-up" Pasal 47 PP 41/2007 telah mengubah "filosofi" dan hakikat "Pelayanan Perizinan Terpadu" menjadi "Sentralisasi Pelayanan Perizinan".
Untuk jelasnya, pelajari dan dalami setiap Pasal dalam Permendagri tersebut.
Belum lagi apabila dikaitkan dengan Perpres No. 27/2009. Sangat membingungkan dan "saling bertabrakan"...
Itulah "cacat bawaan" Permendagri Nomor 20/2008, yang menempatkan "perizinan" hanya sebatas persoalan administratif(-si); dan menjadikan "perizinan" sebagai SUATU URUSAN yang HARUS ditangani oleh HANYA SATU LEMBAGA/BADAN atau KEPALA.
Dalam pandangan Saya, Pelayanan Terpadu yang sejati dan tidak menabrak SISTEM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA adalah sebagaimana yang dikembangkan dan dipraktikkan oleh SAMSAT (unsur-unsur Polri, Jasa Raharja dan DISPENDA).
Terima kasih....!!!

rhesya_s25@yahoo.com

Anonim mengatakan...

Beberapa daerah mengalami kendala membentuk lembaga PDKPM dan PDPPM yg melaksanakan fungsi PTSP penanaman modal karena pertanyaan yg selalu muncul wkt pembahasan di DPRD adalah berapa besar kontribusi PTSP atas APBD. Menjawab pertanyaan ini perlu dijelaskan bahwa kontribusinya sangat besar sekali contoh : bila terjadi investasi perkebunan sawit didaerah akan ada orang bekerja dikebun katakalah 50 org perhari bila mereka digaji 1 juta/bulan berarti ada pendapatan masyarakat 1 thn 600 juta (50x1jtx12bln) ditambah lagi efek ganda kegiatan ekonomi, transportasi, perdagangan. Jadi besarnya kontribusi pembangunan daerah besar sekali melebihi konstribusi terhadap APBD katalah 100 jt/tahun

firdaus_ab@yahoo.com

Anonim mengatakan...

Kepala BKPM mengeluarkan SE No.2/2011 yang mengingatka kepada Provinsi/Kab/Kota tentang batas waktu pembentukan PTSP didaerah pada tanggal 23 Juni 2011 sebagaimana diatur dlm Perka BKPM No.12/2010 berdasarkan Perpres No.27/2010. Artinya tmt 23 Juni 2011 BKPM tidak lagi mengeluarkan Izin PMDN dan harus dilakukan didaerah. Bagi daerah inilah saatnya memberikan pelayanan terbaik bagi investor pmdn karena permohonan pmdn disampaikan di PTSP daerah, diproses dan dikeluarkan didaerah.Apabila daerah belum siap maka harus melaporkan ke BKPM atas ketidak siapannya sehingga pelayanan PMDN masih dilakukan di BKPM sampai daerah ybs siap. Kesempatan, Peluang dan tantangan bagi daerah dibidang pelayanan " do yours best"

firdaus_ab@yahoo.com

Anonim mengatakan...

Penyatuan perizinan dalam suatu SOPD khusus (KPPT dan sebutan lainnya), memang sudah menjadi tuntutan zaman saat ini, dan dukungan aturan perundangan untuk mensukseskan hal tersebut sudah banyak di prepare atau disiapkan oleh Pemerintah... Implementasi dilapangan,...peluang ini dimanfaatkan juga oleh segelintir orang2x yang mempunyai jiwa sebagai pakang atau percaloaan...mereka minta biaya yang cukup besar bagi investor yang akan mengurus perizinan, sementara UU no 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, telah membebaskan beberapa item retribusi tersebut....nah masalah ini menjadi kendala bagi kita semua (Khususnya KPPT)... Nah solusi yang cukup jitu menurut saya adalah....mengharuskan kepada pemilik izin atau investor untuk berfoto langsung di tempat (KPPT) atau mengurus secara langsung perizinanya...pada saat itu kita sosialisasikan juga tentang tingginya kepedulian pemerintah terhadap kemudahan proses perizinan dan kemudahan dalam biaya perizinan tersebut... untuk sekedar perbandingan saja kenapa para pengurus SIM (surat Izin mengemudi) mau datang sendiri ngurus SIM nya dan foto langsung lagi di Kantor Polisi??....kenapa untuk perizinan Investasi ini mereka cuek??? padahal izin yang akan dikeluarkan dapat menghasilkan uang dan kesejahteraanya pada masa yang akan datang... dan saya telah coba hal ini dan insyaallah percaloan sudah mulai berkurang.... atau ada saran dan cara yang lebih baik dari sodara2x KPPT ku se Indonesia?...Mokasih

zedinovu@yahoo.com
(KPPT Kota Payakumbuh Sumbar)

Anonim mengatakan...

PTSP BPPTPM Majalengka termasuk klasifikasi bintang berapa, kriteria nya apa dan mengapa belum terdaftar di forum PTSP?
Trim's

Anonim mengatakan...

mohon informasi dan site download mengenai SE Mendagri nomor 500/1191/V/Bangda Tanggal 8 Juni 2009 Tentang Penyempurnaan Panduan Nasional Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kami sangat memerlukan untuk peningkatan pelayanan perijinan di kantor kami

I just want to emphasize the good work on this , has excellent views and a clear vision of what you are looking for…

Anonim mengatakan...

Surat Edaran Bersama Nomor 570/3727A/SJ, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010, serta Nomor 12 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Gemawan Fauzi, EE Mangindaan dan Gita Irawan Wirjawan menurut hemat kami SE tersebut masih bersifat politis semata karena tidak memiliki kekuatan hukum yang yang memaksa dan kredibel bagi kepala daerah di era otonomi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah. Hakekat dan filosofi satu pintu tidak sulit untuk direalisasikan namun semua kembali kepada komitmen kepala daerah yang sampai saat ini tidak bisa dikonsolidasikan oleh pemerintah pusat agar memiliki persepsi yang sama dalam memajukan perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja dari sektor investasi dan multiplier effect nya serta pelayanan izin dasar langsung kepada masyarakat di PTSP kab/kota perlu disikapi dgn lebih keras dan bijak oleh pemerintah pusat yg mengeluarkan SE Bersama tsb. Pelimpahan izin penanaman modal ke PTSP sesuai SE bersama tiga menteri dimaksud maupun penyatuan nomenklatur PTSP dengan penanaman modal bukanlah masalah di kab/kota karena sebelumnya lembaga penanaman modal di kab/kota rata rata hampir belum ada di seluruh indonesia, dan masih menyangkut di SKPD sbg Seksi atau Bidang di SKPD yg menangani penanaman modal yi sebelumnya ada yg di bappeda, dinas perindag, bagian perekonomian dsb, hal tsb berbeda dgn masalah penyatuan nomenklatur ataupun pelimpahan izin penanaman modal sesuai SEB 3(tiga) menteri tsb di provinsi yang sejak jaman bahuela sudah memiliki BKPMD (meski sdh bbrp kali berganti nama lembaga pada nomenklaturnya, meski yang terakhir sesuai pp41 adalah Badan Penanaman Modal dan bukan Badan Koordinasi Penanaman Modal lagi..apakah badan yang tidak memiliki nomenklatur koordinasi bisa mengkoordinasikan perizinan satu pintu..mohon masukan Bapak/Ibu? bukankah Permendagri No. 24/2006 dan No. 20/2008 yang dikeluarkan dgn ruh inpres no.3 tahun 2006 ttg kebijakan investasi serta perpres 27 tahun 2009 yg mengacu kepada UU No.25/2007 adalah milik kita bersama? miliki seluruh rakyat indonesia..red). Namun sst yang baik yang dilakukan oleh Kemendagri yg scr aktif dan proaktif yi mampu memaksa daerah utk segera membentuk PTSP dgn sanksi akan memotong DAU daerah yg tidak membentuk PTSP patut diacungi dua jempol, serta surat edaran No.500/1191/V/BANGDA tgl 8 Juni 2009 ttg penyempurnaan panduan nasional ttg Pedoman Penyelenggaraan PTSP yg mengamanatkan peran aktif pemerintah provinsi yg sangat strategis dan signifikan dalam hal pembinaan PTSP Kab/Kota melalui pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan kewen tsb harus dibedakan dgn kewenangan provinsi dalam menangani perizinan sesuai PP38/2007 . Kita juga harus dan sgt perlu mengapresiasi BKPM yg melesat sgt cepat mempersiapkan bangsa ini utk menghadapi tantangan era global dan siap go international.. KemenPAN & RB ditunggu gebrakannya bagi kepala kepala daerah. How to make smile easy @PTSP

titiek_bppt@yahoo.com

Anonim mengatakan...

mohon petunjuk untuk dapat bergabung dan posting kegiatan kami di forum ini, karena sampai saat ini kami belum dapat bergabung untuk mempublikasikan kegiatan kami di sulawesi tengah

Anonim mengatakan...

KINERJA PTSP KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA BARAT MEMPRIHATINKAN

Melalui media ini kami dari PT.Karya Niaga Mandiri ingin menyatakan kekecewaan yang sangat atas kinerja PTSP Kota Administratif jakarta barat.

Kronologi kejadian :

1. Pada tanggal 2 Pebruari 2015, Perusahaan kami mendatangai PTSP untuk meminta formulir pengajuan pengurusan Ijin Operasional Jasa Penyedia Tenaga Kerja, dan kami di beri Formulir 1 ( satu ) lembar oleh Petugas Loket
Dalam Form tersebut tercantum beberapa persyaratan dokumen yang harus dilengkapi yaitu :
1. Surat Permohonan diatas materai,
2. Foto copy wajib lapor tenagakerja,
3. pengesahan Perusahaan dari Kemenkumham
4. FC SIUP
5. FC Anggaran dasar yg didalamnya
memuat jenis usaha dimaksud.

semua dokumen sebagaimana yang tercantum dalam formulir tersebut kami penuhi dan lengkapi.

2. Pada Tanggal 09 Pebruari 2015, kami menyampaikan seua dokumen dimaksud ke loket pendaftaran PTSP, setelah diverifikasi dan diperiksa oleh petugas loket pendaftaran, petugas loket menyatakan semua dokumen dinyatakan lengkap, dan kamipun diberikan surat TANDA TERIMA BERKAS pertanggal 09 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh petugas loket a/n LYTA ( 19830114201001200 ) dan dalam tandaterima tersebut tercantum nomor Handphone yang dapat digunakan untuk menanyakan posisi berkas pengajuan. dan kamipun secara rutin 2 hari sekali mengupdate info via sms ke nmr yang diberikan oleh PTSP.

3. dari sekian banyak sms yg kami berikan untuk menanyakan progress pengajuan ijin dimaksud, hanya satu kali sms kami yg dibalas,yang dalam sms balasan tsb menyatakan bahwa berkas permohonan kami sedang dalam proses.

4. pada tanggal 23 Pebruari 2015, kami mendapat telpon dari PTSP ( bapak EDI ) yang mengatakan bahwa proses pengajuan ijin dimaskud dipending, karena ada beberapa persyaratan yang belum dilengkapi, tentu saja kami terkejut, dan sedikit emosi kami langsung mendatangi kantor PTSP dan bertemu dgn Bapak Putra ( bagian informasi dan Pengaduan ), karen kami jadi heran kenapa kami masih dinilai keurang lengkap dokumennya? bukankah semua dokumen yang tercantum yg harus dilampirkan sudah kami lampirkan semuanya??? jika memang ada persyaratan dokumen lain, mengapa kami tidak dikasih saat kami melakukan pendaftaran??? dan mengapa info kekurangan dokumen baru disampaikan kepada kami disaat kami telah menunggu selama 14 hari lamanya? kenapa tidak diberitahu 2 atau 3 hari setelah pendaftaran, terus terang kami sangat kecewa berat karena sudah kehilangan dan kerugian waktu, tenaga, pikiran dan financial karena harus bolak-balik ke PTSP.

Saat kami complaint ke PTSP dan bertemu dgn Bapak Putra ( bag.Informasi dan Pengaduan ), Bapak Putra menyatakan permohonan maaf dan berjanji akan menyelesaikan surat ijin itu segera, dan beliau mengatakan jika nanti kami menyerahkan kelengkapan dokumen dimaksud maka secara bersamaan PTSP akan menyerahkan Surat ijin dimaksud kepada kami.


5. Pada tanggal 2 Maret 2015, kami kembali ke PTSP dan membawa kelengkapan dokumen yg disebut Bapak EDI tsb, tetapi kembali lagi kami dibuat kecewa dan marah, ternyata surat ijin dimaksud belum jadi saat kami mengantarkan dokumen tsb, dan kembali Pak Putra menjanjikan akan memberikan surat ijin tersebut ke kami esok harinya, beliau minta kami sms terlebih dahulu sebelum datang ke PTSP,

6. Tanggal 3 Maret 2015, pukul 09.43, kami mengirim Sms ke PTSP untuk menanyakan kapan kami dapat mengambil surat ijin dimaksud, tetapi untuk yg kesekian kalinya kami dibuat kecewa oleh PTSP, sms itu berbunyi bahwa surat Ijin dimaskud masih dalam proses an akan segera diinfo jika telah selesai.....ASTAGFIRULLAHAL ADZIIIIIMMM.... ko begini ya Kinerja PTSP JakBar, masyarakat harus menunggu lama karena ketidakprofesionalan PTSP Jakbar.

Mohon kepala kantor PTSp segera membenahi dan memberi teguran yang pantas untuk staf atau petugas loket yg tidak profesional yanag menjalankan tugasnya.

Jakarta, 03 Maret 2015

Bapak Endang Mulyana
Staf On Duty
PT.Karya Niaga Mandiri
082114243764


Poskan Komentar

 
 

Roam to Rome Blog- Moving to Italy, Travel, Studying in Italy.